Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) selalu menarik perhatian khalayak. Tafsir Hanafi adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Umum Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan (Depkes). Tahun depan, gaji ayah satu anak ini dipastikan naik. Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merilis kabar gembira bagi PNS dan pensiunan itu, Senin lalu.
Ketika menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2010 di depan rapat paripurna luar biasa DPR-RI, Presiden SBY menyebutkan kenaikan gaji itu rata-rata Rp 5%. "Wah, nggak ngaruh itu," kata Tafsir.
Pada saat ini, Tafsir bergolongan III/B. Gaji yang ditransfer ke rekeningnya setiap bulan adalah Rp 2,2 juta. Dari jumlah itu, gaji pokoknya Rp 1,8 juta. Artinya, ia akan menerima tambahan gaji pokok Rp 90.000. "Nggak ada yang menggembirakan bagi saya dan mungkin PNS lainnya," ujar Tarfsir, yang sudah empat tahun menjadi pegawai Depkes. Selain gaji, pemerintah juga akan menaikkan uang makan atau lauk-pauk dari Rp 15.000 menjadi Rp 20.000 per hari serta pemberian gaji dan pensiun ke-13.
Dengan kenaikan 5% itu, menurut Tafsir, pemerintah melanggengkan slogan "pintar-globlok gaji sama" alias PGPS. "Yang pintar dan mau kerja keras gajinya sama saja dengan yang kerjanya asal-asalan," katanya. Karena itu, Tafsir meminta pemerintah segera menerapkan model penggajian sesuai dengan beban kerja.
Tafsir juga menilai, kenaikan gaji PNS itu tidak akan sebanding dengan akibat lain yang akan ditimbulkannya. "Biasanya, kalau gaji naik, harga barang kebutuhan juga naik," tuturnya.
Kenaikan harga barang itu pun seringkali tak sebanding dengan kenaikan gaji yang diterima PNS. "Mending kalau naiknya besar, harga kebutuhan masih bisa ditutup," Tafsir menambahkan. Yang kemudian juga kena repot adalah anggota masyarakat lainnya, yang mesti menganggarkan duit lebih karena harga barang kebutuhan terdongkrak.
Presiden SBY menyatakan bahwa kenaikan gaji dan uang makan itu untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Pada 2010, pemerintah berencana menerapkan sistem renumerasi baru di kementerian dan beberapa lembaga yang telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi. "Diharapkan, pada 2011 seluruh proses reformasi birokrasi dapat tuntas dilaksanakan oleh semua kementerian atau lembaga," kata Presiden SBY.
Gaji pegawai negeri hanyalah satu dari sekian komponen belanja negara di APBN. Pada Tahun Macan 2010, pemerintah menganggarkan belanja negara Rp 1.009,5 trilyun atau naik Rp 3,8 trilyun dibandingkan dengan RAPBN Perubahan 2009. Dari sisi belanja, Departemen Pendidikan Nasional menduduki peringkat pertama. Departemen Pertahanan mendapat perhatian lebih dan berada di urutan kedua dalam daftar kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar.
Dari Rp 40,7 trilyun anggaran untuk Departemen Pertahanan, sebanyak Rp 11,3 trilyun akan dipakai untuk pengadaan alat utama sistem kesenjataan (alutsista). Sedangkan untuk kepolisian sebesar Rp 25,8 trilyun. "Itu untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta pemeliharaan masyarakat," kata Presiden SBY.
Alokasi belanja lain yang penting adalah subsidi. Antara lain untuk bahan bakar minyak dan listrik Rp 144,5 trilyun. Sedangkan untuk pembayaran cicilan utang sebesar Rp 115,6 trilyun. Pada saat ini, total utang pemerintah mencapai Rp 1.700 trilyun. Sejak Presiden SBY berkuasa, ada penambahan jumlah utang sekitar Rp 425 trilyun.
Alokasi belanja Rp 1.009,5 trilyun itu akan dibiayai dari penerimaan negara sebesar Rp 911,5 trilyun, dari pajak, dan non-pajak. Kekurangan (defisit) sebesar Rp 98 trilyun, atau 1,6% dari APBN, bersumber dari utang. Baik itu utang dalam negeri dengan penerbitan surat berharga negara, pinjaman luar negeri dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Jepang, maupun penyertaan modal negara.
Penyusunan RAPBN itu, kata SBY, sangat dipengaruhi situasi krisis ekonomi global yang sedang berlangsung. Sejak akhir 2008, ekonomi Indonesia mulai terbatuk-batuk terkena penyakit ekonomi global. Ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada akhir kuartal keempat 2008.
Kondisi itu terus berlanjut hingga semester pertama tahun ini, dengan pertumbuhan hanya 4,1%, dari target semula 6%. Toh, pertumbuhan selama enam bulan pertama itu masih tergolong oke bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia dan global. Singapura, misalnya, sempat mengalami pertumbuhan minus 11%, meski sekarang mulai bergeliat kembali. Untuk tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5%, dengan tingkat inflasi 5%.
Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi 5% itu tidak cukup untuk mengatasi problem pengangguran dan kemiskinan. "Kita membutuhkan pertumbuhan setidaknya 7% untuk menyerap tambahan tenaga kerja yang memasuki usia kerja," katanya kepada Gatra.
Jumlah angkatan kerja baru setiap tahun sekitar 2,5 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi 5%, yang terserap hanya 1,7 juta orang. Sisanya akan menambah jumlah pengangguran, yang pada saat ini mencapai lebih dari 9 juta orang.
Pada lima tahun pemerintahan mendatang, Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini, Indonesia akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 9%. Indonesia bakal mampu menempel negara dengan pertumbuhan ekonomi besar, seperti Brasil, Rusia, India, dan Cina (BRIC), pada 2014. Bahkan IMF memprediksi, Indonesia akan menjadi bintang baru di antara emerging market.
Penilaian positif juga disampaikan Standard & Poor's. Lembaga ini memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5% pada tahun depan.
Sunarsip menyatakan, prediksi IMF itu berlebihan. Namun, di sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa prospek ekonomi Indonesia ke depan sangat bagus. Bisa menyentuhnya pertumbuhan ekonomi selevel dengan BRIC bergantung pada cara pemerintah mengatasi persoalan di bidang infrastruktur, korupsi, dan memperkuat hukum.
Selama ini, persoalan infrastruktur belum ditangani dengan baik. Ini bisa terlihat dari penyerapan anggaran infrastruktur pada APBN 2009. Misalnya penyerapan dana stimulus fiskal untuk sektor infrastruktur. "Stimulus untuk infrastruktur baru terealisasi 5%," kata Sunarsip, yang juga mantan Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Pemerintah menganggarkan dana stimulus Rp 73,3 trilyun dalam APBN 2009 untuk berbagai sektor, dan penyerapannya rata-rata memble.
Tak hanya menyangkut penyerapan dana, efektivitas penggunaan stimulusnya pun perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah bisa belajar dari Cina. Stimulus fiskal Cina sebesar US$ 586 milyar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7,5%. Duit itu diarahkan untuk penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga permintaan barang-barang di Cina meningkat.
Dradjad H. Wibowo, anggota Komisi XI DPR, menilai bahwa besaran belanja pemerintah dalam RAPBN 2010 yang Rp 1.009,5 trilyun itu terlalu rendah karena hanya naik Rp 3,8 trilyun dibandingkan dengan RAPBN Perubahan 2009. Dengan asumsi inflasi 5%, itu berarti belanja riil justru turun 4,6%.
Pemerintah mesti berupaya agar belanja yang rendah itu bisa dikompensasi oleh pertumbuhan investasi swasta dan konsumsi rumah tangga, agar target pertumbuhan bisa tercapai. Karena itu, pemerintah tak boleh menambah beban baru pada dunia usaha. Satu di antara beban yang selama ini dikeluhkan swasta adalah birokrasi yang berbelit dan pungutan liar. Ini membuat ekonomi biaya tinggi dan menyebabkan dunia usaha kurang leluasa bernapas.
Source : www.gatra.com
Home
Menurut hasil audit BPK atas laporan keuangan BI pada 2008, take home pay seorang Gubernur BI adalah Rp 1,879 miliar dalam setahun. Itu setara dengan Rp 144 juta per bulan.
